TASIKMALAYA, (PR).- Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana cadangan penanggulangan bencana untuk memenuhi kebutuhan operasional posko pasca gempa yang mengguncang Pulau Jawa, Jumat 15 Desember 2017 pukul 23.53 WIB. Dana siap pakai tersebut akan dialokasikan kepada daerah yang menetapkan status tanggap darurat pascagempa berkekuatan 6,9 SR dengan pusat 45 kilometer dari barat daya Kabupaten Tasikmalaya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei saat meninjau lokasi terdampak bencana gempa di Kota Tasikmalaya, Sabtu 16 Desember 2017. Willem menyebutkan, kunjungannya ke Tasikmalaya mewakili pemerintah pusat meninjau lokasi yang paling serius terdampak gempa yakni Tasikmalaya dan Ciamis.

"Jadi, hari ini pemda sudah mengeluarkan status tanggap darurat. Dari status tersebut kita bisa mengeluarkan dana siap pakai. Anggaran ini untuk operasionalisasi posko, anggarannya berapa nanti kita lihat. Dari kota/kabupaten berapa, dari provinsi berapa, anggaran akan kami penuhi," ucap Willem. 

Menurut dia, saat ini BNPB meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan bencana kepada masyarakat terdampak. Setelah itu, pemerintah daerah bisa fokus pemulihan infrastruktur mulai dari fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah, masjid, dan rumah sakit.

"Sekarang pemerintah daerah sedang melakukan pendataan kerusakan. Nanti setelah didata akan diverifikasi, yang paling penting itu penanganan korban yang rumahnya rusak sehingga warga tidak bisa lagi tinggal di rumahnya. Kami minta daerah segera siapkan posko penanganan bencana," kata Willem.

Estiasi kerugian

Menurut Willem, hingga saat ini, BNPB belum dapat memperkirakan estimasi kerugian akibat bencana gempa bumi tersebut. Pendataan korban gempa akan terus dilakukan hingga sepekan. Data tersebut akan jadi rujukan pemerintah dalam transisi darurat untuk pemulihan.

"Pendataan bisa sampai 1-2 minggu. Sejauh ini kami baru menerima laporan 2 orang meninggal dunia akibat gempa. Di Kota Tasikmalaya ada 4 yang luka. Tetapi sudah bisa kembali ke rumah masing-masing," ucap Willem. 

Lebih lanjut, Willem meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Willem menyebut, akhir tahun ini, frekeunsi tingkat bencana meningkat. Mayoritas bencana didominasi oleh bencana hidrometrologi. 

"Kalau analisis gempanya kita masih koordinasi dengan BMKG. Kami tetap mengimbau masyarakat untuk waspada, tetapi tetap jangan panik," ujar Willem.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman pun mengintruksikan BPBD Kota Tasikmalaya untuk segera membuat posko tanggap darurat pascabencana. Budi yang juga memantau kondisi Kota Tasikmalaya setelah bencana memastikan bantuan logistik bagi warga terdampak gempa sudah mencukupi.

"Saya sudah pantau kondisi pascagempa, di Kota Tasikmalaya yang paling parah di Tamansari dan Kawalu. Kami juga langsung bantu warga yang terluka karena gempa, bantuan logistik juga sudah diberikan," kata Budi.

Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Alfian, mengatakan bahwa posko tanggap darurat ditetapkan di Kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan posko bencana atau posko pengungsian baru akan dilakukan Minggu 17 Desember 2017.

"Untuk saat ini warga yang rumahnya rusak berat kami arahkan untuk mengungsi di keluarga terdekat. Rata-rata memang kerusakannya ringan, jadi posko fisiknya kita fokuskan ke daerah-daerah yang paling banyak terdampak," kata Alfian.

Selain dana siap pakai dari pemerintah pusat, Alfian memastikan Pemkab Tasikmalaya juga akan menggunakan dana kebencanaan dari dana tidak terduga dalam penanganan bencana gempa.

"Untuk prosedur penggunaan dana siap pakai dari pemerintah pusat didahului dengan verifikasi data dampak gempa dulu. Dananya tidak hanya untuk mobilisasi BPBD dan operasionalisasi posko, tetapi bisa digunakan untuk stimulasi pascagempa bagi warga terdampak," kata Alfian.***

Sumber : Pikiran Rakyat