Sejarah Desa

OpenSid 29 April 2014 14:46:01

LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

 

1.    Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3.      Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, tambahan lembaran Negara RepubliK Indonesia No. 5495)

4.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539)

5.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.    Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

8.    Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah No.79 Thun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;

20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Negara;

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;

22. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 414.2/4916/PMD tanggal 20 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

23. Surat Edaran Menteri Dalam Nengeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomoor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

 

SEJARAH/KRONOLOGIS TERBENTUKNYAPEMERINTAHAN

 DESA PULOSARI

 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara maritim dan Agraris dimana mayoritas penduduknya bermatapencaharian nelayan dan petani. Demikian pula halnya dengan penduduk Desa Pulosari, sejak jaman dahulu terkenal sebagai petani sayur-mayur.

           

Disamping daerah Pulosari Kecamatan Pangalengan sebagai penghasil sayur-mayur, juga terkenal sebagai produsen Teh dan Kopi Arabica yang sudah terkenal sejak jaman penjajahan Belanda, dari kedua jenis Perkebunan ini daerah memiliki sejarah yang khas dan tumbuh sebagai cerita yang turun temurun.

           

Menurut cerita orang tua, bahwa tatkala tanah Pasundan dikuasai oleh Sultan Agung dari Mataram, daerah Pangalengan pun dengan sendirinya termasuk daerah kekuasaannya yang pada waktu itu yang menjadi Bupati Bandung adalah Demang Adisutra. Pada tahun 1811 Demang Adisutra menyerahkan kekuasaanya kepada Pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Daendels, selanjutnya Daendels memerintahkan kepada Bupati Bandung (waktu itu) RA. Wiranatakusumah dan Rd. Indrijadirdja untuk memindahkan Ibu kota Kabupaten Bandung dari Dayeuhkolot ke Dalem Kaum (Bandung). Hal ini dimaksudkan supaya Ibu Kota   Kabupaten Bandung dekat  dengan jalan raya (dalam Sejarah Nasional terkenal dengan sebutan Jalan Daendels), pemindahan Kabupaten Bandung ini terjadi pada tanggal 23 Mei 1811.

           

Ketika itu Rd. Aria Natanegara yang menjadi Wedana Banjaran memerintahkan untuk dibuka tanah hutan disebelah selatan, pembukaan hutan ini mendapat bantuan dari Embah Esti dan Embah Nurbayin.

           

Selanjutnya  terwujudlah sebuah perkampungan yang diberi nama Pangalengan, yang konon nama tersebut diambil dari istilah pengalengan kopi yang pada waktu itu daerah Pangalengan banyak di tanam dan di produksi hasil Perkebunan Kopi.

Menurut cerita sejarahwan Desa Pulosari adalah Bapak M. Nana Rukmana, Desa Pulosari merupakan pemecahan dari desa induk adalah Desa Warnasari desa warnasari dibagi menjadi 5 desa adalah :

 

  1. Desa Warnasari
  2. Desa Pulosari
  3. Desa Margaluyu
  4. Desa Margamekar
  5. Desa Sukaluyu

 

Pada hari Selasa Tanggal 14 Agustus 1984 diresmikanlah pemecahan dari desa warnasari adalah DESA PULOSARI, oleh Kewadanaan ( Pembantu Bupati Bandung ) Banjaran Bapak Hatta

  1. Nana Rukmana (1984-1997), 14 Agustus 1984 sebagai pejabat sementara sekdes warnasari sampai dengan tahun 1988. 1988 s.d 1997 sebagai kepala desa depinitip Desa Pulosari.

 

 Pada masa Pemerintahan Nana Rukmana dilaksanakan berbagai program, antara lain : di bidang pembangunan fisik diadakan  pembangunan kantor desa, lapang desa (lapang sepak bola) dan infrastruktur lainnya. Jumlah penduduk saat itu sebanyak 5.854 orang, jumlah RW 5. Jumlah RT 15 dan jumlah dusun 2 (dua). 

 

Jajang daman (1997-2008), selanjutnya menggantikan M. Nana Rukmana yang berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa.

 

Pada masa pemerintahan Jajang daman, pembangunan dibidang sosial untuk memenuhi pengadaan Air Bersih diwilayah Pulosari, dilaksanakan melalui Proyek Sistem Pengadaan Air Bersih tahun 2001. Namun  Disambung tahun 2008.

           

Dalam masa pemerintahannya kembali terjadi perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu prinsip dasar mengenai pengaturan dan pengurusan mengenai Pemerintahan Desa hampir sama

 

RUDIANA, (2008-2009), Pada waktu itu menjadi Pejabat kepala Desa, melanjutkan Program Desa Pulosari dari jabatan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Jajang Daman. Beliau sebagai penjabat sementara kepala Desa yang menjalankan tugas selama (6) enam bulan.  Banyak hal yang beliau raih khususnya dalam menjalankan tugas sebagai kepala desanya. Walaupun dengan waktu yang sangat singkat itu beliau dapat menyelasaikan tugas tugas pembangun desa,yaitu pengaspalan desa Kampung Cibuluh, Kampung Laspada dan Kampung Kiara Lebe dan beliau berhasil membentuk Panitia pemilihan kepada desa periode 2009 – 2015 dengan hasil yang optimal.       

 

  1. Didin Budiman, dilantik pada tanggal 23 pebruari 2009 sebagai Kepala Desa Pulosari ke 3 (tiga) untuk masa jabatan  periode 2009-2015, dan merupakan sejarah baru era kepemimpinan desa yaitu  kepala desa termuda yang masih berstatus bujangan. Namun untuk melengkapi kesempurnaan, empat bulan kemudian menikah dengan gadis asal jawa timur.

 

Di awal masa pemerintahannya terjadi perubahan sistem dalam pelaksanaan kebijakan  program Pembangunan Desa, yakni penyelenggaraan pembangunan yang biayanya diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten Bandung yang disebarkan ke seluruh lingkungan RW/RT, dimaksudkan sebagai bentuk pemerataan pembangunan, serta dalam memancing peningkatan nilai keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan diwilayah Desa Pulosari semakin pesat dan merata demi terwujudnya Visi dan Misi Kepala Desa M DIDIN BUDIMAN, SH.,S.Sos.I.

 

VISI DAN MISI KEPALA DESA PULOSARI

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PULOSARI YANG SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG RERBASIS RELIGIUS, KULRUTAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DESA

MISI

  • MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
  • MEMELIHARAN STABILITAS KEHIDUPAN MASAYRAKAT YANG AMAN, TERTIB, TENTERAM DAN DINAMIS
  • MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT
  • MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
  • MEMANTAPKAN KESALEHAN SOSIAL BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA
  • MEMELIHARA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  • MENINGKATKAN KINERJA APARATUR LEMBAGA DAN SEMUA UNSUR MASYARAKAT DESA

 

 

  1. Didin Budiman, dilantik pada tanggal 27 April 2015 sebagai Kepala Desa Pulosari ke 4 (Empat) untuk masa jabatan  periode 2015-2021, dan merupakan jabatan Kepala Desa yang ke dua kalinya, untuk melanjutkan visi misinya.

 

Di Periode Ke 2 (dua) Bapak M DIDIN BUDIMAN, SH.,S.Sos.I., karena sudah terkenal oleh masyarakat desa dengan kepemingpinanya yang tegas dan disiplin dan berwibawa dalam menjalankan tugas untuk membangun Desa Pulosari yang lebih maju maka terpilih lagi beliau menjadi Kepala Desa yang ke 2 Periode, pembangunan di tiap linkungan semakin pesat Pembangunan jalan Desa, jalan lingkungan, Pembangunan Posyandu, RTLH, PJU, serta pasilitas umum lainnya, sehingga ekonomi dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

 

Kantor Desa menjadi lebih tertata rapih, perangkat desa menjadi lebih disiplin dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, pelayanan masyarakat lebih dioptimalkan.

 

Apalagi Ibu Kepala DesanyaDR. Ayu Kurnia Putri, SE., MM, beliau sangat aktip membina PKK dan Kader Posyandu turun langsung membina sehingga kader Posyandu lebih terampil dalam membina masyarakatnya dibidang kesehatan terutama Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan lansia, beliau sangat dekat dengan masyarakat.

 

Jumlah Penduduk terakhir pada tahun 2018

Laki-laki                                : 5.666             Jiwa

Perempuan                          : 5.424             Jiwa

Jumlah L+P                          : 11.090           Jiwa

Jumlah KK                            : 3.340            Kepala Keluarga

 

Jumlah Dusun         : 4

Jumlah Rw                 : 17

Jumlah RT                 : 82




 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Peta Desa

Sinergi Program

Kabupaten Bandung Humas jabar Akun Resmi FB Bappeda Jabar
Website Kementrian Perdesaan Akun Facebook Kepala Desa Pulosari Akun Facebook Resmi Desa Pulosari
website kecamatan pangalengan portal desa Program Adipura
CSR Jabar Lapor Lpse
e-Sakip Saporsi Merdesa.id
Kominfo
Layanan Covid-19

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Desa Pulosari
Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung
Kodepos 40378
Telepon http://bit.ly/whatsappdesaPulosari
Email desapulosaripln@gmail.com

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Jadwal Sholat


jadwal-sholat

DIRGAHAYU TNI KE 74

TES ARTIKEL

adadad