Desa Pulosari

Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

mail_outline desapulosaripln@gmail.com

  • AGUS RUSMAN

    Kepala Desa

  • Babinsa

  • Bhabinkamtibmas

  • MAMAT PRIATNA

    Sekretaris Desa

  • ASEP HARTONO

    Kepala Urusan Keuangan

  • SUSAN SOMANTRI

    Kepala Urusan Perencanaan

  • NUR SETIAWATI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • RUKMAN

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • DEVI RIZALUL FIKRI

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • AGUS

    Kepala Seksi Pelayanan

  • HENDRA KARTIKA

    STAF 1

  • DIN MULYADI

    STAF 2

  • DERA CITAMALA

    STAF 3

  • IMAS EWIN

    KEPALA DUSUN 1

  • AYI SUTISNA

    STAF 1

  • SONI MUHAMAD SAFA AT

    Kepala Dusun 3

  • AGUNG NURALIM

    Kepala Dususn 4

settings Pengaturan Layar

trending_up

766 visitors

Pengunjung Hari Ini

104.65 %
Kemarin 732 visitors

router OpenSID 22.07

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Pulosari

fingerprint
Sejarah Desa

29 Apr 2014 14:46:01 527 Kali

LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

 

1.    Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3.      Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, tambahan lembaran Negara RepubliK Indonesia No. 5495)

4.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539)

5.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.    Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

8.    Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah No.79 Thun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;

20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Negara;

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;

22. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 414.2/4916/PMD tanggal 20 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

23. Surat Edaran Menteri Dalam Nengeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomoor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

 

SEJARAH/KRONOLOGIS TERBENTUKNYAPEMERINTAHAN

 DESA PULOSARI

 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara maritim dan Agraris dimana mayoritas penduduknya bermatapencaharian nelayan dan petani. Demikian pula halnya dengan penduduk Desa Pulosari, sejak jaman dahulu terkenal sebagai petani sayur-mayur.

           

Disamping daerah Pulosari Kecamatan Pangalengan sebagai penghasil sayur-mayur, juga terkenal sebagai produsen Teh dan Kopi Arabica yang sudah terkenal sejak jaman penjajahan Belanda, dari kedua jenis Perkebunan ini daerah memiliki sejarah yang khas dan tumbuh sebagai cerita yang turun temurun.

           

Menurut cerita orang tua, bahwa tatkala tanah Pasundan dikuasai oleh Sultan Agung dari Mataram, daerah Pangalengan pun dengan sendirinya termasuk daerah kekuasaannya yang pada waktu itu yang menjadi Bupati Bandung adalah Demang Adisutra. Pada tahun 1811 Demang Adisutra menyerahkan kekuasaanya kepada Pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Daendels, selanjutnya Daendels memerintahkan kepada Bupati Bandung (waktu itu) RA. Wiranatakusumah dan Rd. Indrijadirdja untuk memindahkan Ibu kota Kabupaten Bandung dari Dayeuhkolot ke Dalem Kaum (Bandung). Hal ini dimaksudkan supaya Ibu Kota   Kabupaten Bandung dekat  dengan jalan raya (dalam Sejarah Nasional terkenal dengan sebutan Jalan Daendels), pemindahan Kabupaten Bandung ini terjadi pada tanggal 23 Mei 1811.

           

Ketika itu Rd. Aria Natanegara yang menjadi Wedana Banjaran memerintahkan untuk dibuka tanah hutan disebelah selatan, pembukaan hutan ini mendapat bantuan dari Embah Esti dan Embah Nurbayin.

           

Selanjutnya  terwujudlah sebuah perkampungan yang diberi nama Pangalengan, yang konon nama tersebut diambil dari istilah pengalengan kopi yang pada waktu itu daerah Pangalengan banyak di tanam dan di produksi hasil Perkebunan Kopi.

Menurut cerita sejarahwan Desa Pulosari adalah Bapak M. Nana Rukmana, Desa Pulosari merupakan pemecahan dari desa induk adalah Desa Warnasari desa warnasari dibagi menjadi 5 desa adalah :

 

  1. Desa Warnasari
  2. Desa Pulosari
  3. Desa Margaluyu
  4. Desa Margamekar
  5. Desa Sukaluyu

 

Pada hari Selasa Tanggal 14 Agustus 1984 diresmikanlah pemecahan dari desa warnasari adalah DESA PULOSARI, oleh Kewadanaan ( Pembantu Bupati Bandung ) Banjaran Bapak Hatta

  1. Nana Rukmana (1984-1997), 14 Agustus 1984 sebagai pejabat sementara sekdes warnasari sampai dengan tahun 1988. 1988 s.d 1997 sebagai kepala desa depinitip Desa Pulosari.

 

 Pada masa Pemerintahan Nana Rukmana dilaksanakan berbagai program, antara lain : di bidang pembangunan fisik diadakan  pembangunan kantor desa, lapang desa (lapang sepak bola) dan infrastruktur lainnya. Jumlah penduduk saat itu sebanyak 5.854 orang, jumlah RW 5. Jumlah RT 15 dan jumlah dusun 2 (dua). 

 

Jajang daman (1997-2008), selanjutnya menggantikan M. Nana Rukmana yang berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa.

 

Pada masa pemerintahan Jajang daman, pembangunan dibidang sosial untuk memenuhi pengadaan Air Bersih diwilayah Pulosari, dilaksanakan melalui Proyek Sistem Pengadaan Air Bersih tahun 2001. Namun  Disambung tahun 2008.

           

Dalam masa pemerintahannya kembali terjadi perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu prinsip dasar mengenai pengaturan dan pengurusan mengenai Pemerintahan Desa hampir sama

 

Rudiana, (2008-2009), Pada waktu itu menjadi Pejabat kepala Desa, melanjutkan Program Desa Pulosari dari jabatan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Jajang Daman. Beliau sebagai penjabat sementara kepala Desa yang menjalankan tugas selama (6) enam bulan.  Banyak hal yang beliau raih khususnya dalam menjalankan tugas sebagai kepala desanya. Walaupun dengan waktu yang sangat singkat itu beliau dapat menyelasaikan tugas tugas pembangun desa,yaitu pengaspalan desa Kampung Cibuluh, Kampung Laspada dan Kampung Kiara Lebe dan beliau berhasil membentuk Panitia pemilihan kepada desa periode 2009 – 2015 dengan hasil yang optimal.       

M. Didin Budiman, SH., S.Sos.I, dilantik pada tanggal 23 pebruari 2009 sebagai Kepala Desa Pulosari ke 3 (tiga) untuk masa jabatan  periode 2009-2015, dan merupakan sejarah baru era kepemimpinan desa yaitu  kepala desa termuda yang masih berstatus bujangan. Namun untuk melengkapi kesempurnaan, empat bulan kemudian menikah dengan gadis asal jawa timur.

 

Agus Rusman, Adalah Kepala Desa Pulosari ke-5 yang dilantik pada 28 November 2021 mengusung Desa Pulosari HANDAL yaitu Harmonis, .......................

 

VISI DAN MISI KEPALA DESA PULOSARI

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PULOSARI YANG HANDAL

MISI

  •  

 

 

Jumlah Penduduk terakhir pada tahun 2021

Laki-laki                                : 5.666             Jiwa

Perempuan                          : 5.424             Jiwa

Jumlah L+P                          : 11.090           Jiwa

Jumlah KK                            : 3.340            Kepala Keluarga

 

Jumlah Dusun         : 4

Jumlah Rw                 : 17

Jumlah RT                 : 82




 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Peta Desa

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:766
Kemarin:732
Total Pengunjung:681.776
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:103.17.183.2
Browser:Tidak ditemukan

event Agenda


  • Belum ada agenda

Alamat : Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Desa : Pulosari
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon : 0
Email : desapulosaripln@gmail.com

insert_photo Album Galeri

reorder Peta Lokasi Posyandu dan Status Strata

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Desa

message Komentar Terkini

  • person dika jaelani

    date_range 27 Juni 2022 07:12:02

    antrian disdukcapil susah masuk [...]
  • person Dadangg Supriatna

    date_range 15 Juni 2022 11:01:31

    saya mencoba untuk membuat KIA(kartu identitas Anak) [...]
  • person Siti anisah

    date_range 11 Mei 2022 17:08:36

    Pindah ke rw 02 desa padamuki kecamatan solokan jeruk [...]
  • person Sabit puji habibi

    date_range 06 Maret 2022 12:25:32

    Padahal sudah boking tgl 05 tapi nyampe sekarang belum [...]
  • person Ridwan

    date_range 06 Maret 2022 00:33:10

    Berkas el ktp d aplikasi sakedap belum ada laporan [...]
  • person Kukuh ady prasetyo

    date_range 04 November 2021 09:44:53

    Kabupaten Semarang [...]
  • person ECEP K

    date_range 15 Mei 2019 06:30:45

    duh punten taun periode manawi tiasa d robih lepat [...]
  • person HANI

    date_range 08 November 2018 10:07:06

    DUGI IRAHA PENCETAKANNA ETA TEH ? NUHUN [...]
  • person hendar

    date_range 06 November 2018 22:09:10

    alhamdulillah, nu diantos2 teh dongkap oge pencetakan ktp [...]
  • person sumpena

    date_range 22 Oktober 2018 05:30:03

    tempatnya bagus, nqmun di pintu timur kebersihan kurang [...]

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

reorder Jadwal Sholat


jadwal-sholat

reorder DIRGAHAYU TNI KE 74

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,104,792,750 | Rp. 3,167,754,000
34.88 %
BELANJA
Rp. 528,081,000 | Rp. 800,381,000
65.98 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 35,000,000 | Rp. 35,000,000
100 %
Dana Desa
Rp. 379,300,000 | Rp. 1,621,766,000
23.39 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 136,000,500 | Rp. 272,003,500
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 554,492,250 | Rp. 1,108,984,500
50 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 130,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 148,781,000 | Rp. 148,781,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 379,300,000 | Rp. 651,600,000
58.21 %