Pangalengan, 19 Desember 2017. Seluruh Kepala Desa mengikuti undangan dari Kecamatan meneruskan surat dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau sering kita sebut SABER PUNGLI. Acara yang diadakan di Aula Kecamatan Pangalengan,  dihadiri juga oleh Ketua Lembaga yang ada di Desa seperti LPMD, BPD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Pangalengan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden.

begitu juga di lingkungan Kecamatan Pangalengan meliputi desa-desa, pungli ini herus kita berantas mengingat pentingnya pelayanan publik yang optimal dan maksimal